FENOMENA TERPINGGIRKAN "MONEY POLITIC" DI PILKADA JAKARTA

Keberhasilan pasangan Joko Widodo meraih keunggulan dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada bulan September 2012, merupakan sebuah prestasi prestisius dan mampu menyita perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia, yang memperbincangkan proses pemilihan dan kemenangan pasangan Joko Widodo ini bukan hanya konsumsi masyarakat Jakarta tetapi mampu menyebar bagaikan virus keseluruh penjuru nusantara.

Tingginya sikap antusiasme masyarakat mencermati pemilihan Gubernur Jakarta merupakan salah satu indikator bahwa Pilkada Jakarta memiliki nilai lebih dan dianggap sebagai salah satu mikrokosmos kehidupan politik nasional. Bahkan pemilihan langsung yang dilaksanakan di ibukota negara Republik Indonesia ini dianggap sebagai salah satu ukuran dan  perspektif atmosfir kehidupan politik Indonesia paling anyar.

Selain dianggap sebagai barometer politik nasional, pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta kali ini juga memuat pembelajaran berharga dan terasa sangat menarik sebagai sebuah bentuk kompetisi demokrasi pemilihan calon kepala daerah. Sepanjang proses pencalonan, kampanye dan pemilihan banyak hal yang mengundang perhatian dan analisis. Dan kemunculan Joko Widodo sebagai salah satu calon yang ikut bertarung sejak awal sudah terlihat mengundang perhatian khusus, baik itu dari masyarakat, elit politik dan pengamat politik.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses berjalannya pemilihan Gubernur Jakarta Joko Widodo bagaikan seorang aktor utama yang menjadi pusat perhatian, dan mampu menjadi sumber topik utama perbincangan ditengah-tengah masyarakat, media massa maupun jejaring sosial di dunia maya. Keberhasilan Joko Widodo sebagai pusat perbincangan ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk direnungkan serta dijadikan sebagai sebuah arus pemikiran dalam atmosfir kehidupan politik nasional, dan khususnya dalam  membicarakan praktek pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sudah merupakan kegiatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Tetapi dari sekian banyak pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan selam era reformasi dapat dikatakan bahwa kemunculan Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur Jakarta menjadi salah satu sumber wacana yang dianggap paling mampu menyita perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga merupakan sebuah fenomena baru yang menarik untuk dijadikan sebagai sebuah objek menyelusuri arus pemikiran apakah yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini sehingga kehadiran Joko Widodo ini dianggap fenomenal. 

Merindukan Figur Alternatif 

Sudah bagaikan hukum tidak terulis selama ini bahwa pejabat yang sedang berkuasa (incumbent) selalu diprediksi akan berhasil menjadi pemenang dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, arus pemikiran seperti ini juga banyak mengemuka pada proses Pilkada Jakarta, bahkan lembaga survey politik yang selama ini tidak ubahnya bagaikan dukun politik sebelum pelaksanaan putaran pertama pemilihan Gubernur Jakarta pada umumnya mempublikasikanbahwa pasangan Fauzi Bowo sebagai pihak Incumbent diprediksi akan memenangkan putaran pertama pemilihan tersebut.Namun hasil real count yang kemudian diumumkan oleh KPU Jakarta memutarbalikkan kemapanan paradigma yang berkembang selama ini.

Salah satu alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menjawab fenomena ini adalah adanya keinginan yang tengah lahir ditengah-tengah masyarakat merindukan munculnya figur baru dalam kepemimpinan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pigur tersebut menjelma di dalam diri Jokow Widodo yang selama ini sudah memiliki catatan khusus sebagai salah seorang pemimpin daerah yang dianggap berhasil memimpin Kota Solo. Disamping latar belakang yang telah memasyarakat tersebut, pigur Joko Widodo yang tampil didepan publik apa adanya, sederhana dan merakyat dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap status quo.

REFORMASI INSTITUSI MINUS KAPASITAS SEBUAH KERINDUAN ATAS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung, baik itu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah berlangsung di Indonesia paska runtuhnya pemerintah otoritarian dan sentralistik orde baru, merupakan artikulasi konsep desentralisasi demokrasi (decentralisation for democracy) dan terlaksananya “kesetaraan politik” (political equality) bagi masyarakat umumnya.  Artinya,Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pintu terbuka untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut berperan  dalam aktivitas politik di tingkat lokal.

Desentralisasi demokrasi ini merupakan salah satu antithesa terhadap praktek kehidupan politik orde baru yang serba sentralistik, dan merupakan salah satu unsur yang membedakan atmosfir kehidupan politik era reformasi dibandingkan dengan orde baru dibawah kepemimpinan Suharto. Pemerintahan Suharto yang sangat terpusat serta cenderung hanya mempraktekkan system demokrasi prosedural, sedangkan didalam era reformasi sistem orde baru tersebut berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi.

Desentralisasi politik ini sebagai sebuah bentuk ruang terbuka yang lebih luas bagi tumbuhnya partisipasi dan prakarsa politik masyarakat local, terutama dalam pemilihan kepala daerah, merupakan sebuah pembelajaran menarik bagi  bangsa Indonesia, serta merupakan sebuah wacana yang mampu menyedot perhatian serta perdebatan bagi banyak kalangan.

Salah satu fenomena yang menarik untuk diperbincangkan adalah “Peranan dan partisipasi masyarakata sebagai Civil Society dalam mewujudkan kesetaraan politik (political equality)”.  Secara terminology ilmu social desentralisasi didefenisikan sebagai pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (devolution of power from central to local governments), maka pemilihan umum secara langsung tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah sarana untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat (Society) baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.

Artinya dengan dilaksanakannya Pilkada sebagai salah satu bentuk praktek desentralisasi politik dan demokrasi maka masyarakat tidak lagi terpinggirkan dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah daerah, namun dalam prakteknya pemilihan kepala daerah yang telah beberapa kali terlaksana selama paska kekuasaan orde baru belum sepenuhnya menunjukkan telah terlaksananya peran civil society sebagaimana semestinya, karena praktek yang terlaksana dalam system demokrasi yang lahir dari rahim era reformasi cenderung hanya menekankan perbaikan terhadap institusi Negara (state institutional reform).

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan terhadap institusi Negara tersebut terkesan hanya sebagai upaya Negara untuk membangun citra yang baik kepada masyarakat (state image), dan sangat jauh dari praktek kehadiran Negara dalam bentuk “State in Practise”, yaitu aktualisasi peranan Negara dalam kehidupan sehari-sehari yang memberi pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat secara kasat mata, kehadiran Negara dalam kehidupan masyarakat di era reformasi ini justru nampak samar-samar bahkan dalam beberapa kasus keberadaan Negara tersebut bahkan dapat dianggap absen, sehingga ada asumsi yang mengatakan telah tercifta suatu masyarakat tanpa Negara (Society without a state). 

Dengan demikian kelahiran era reformasi, desentralisasi atau otonomi daerah maupun pemilihan langsung kepala daerah tidak ubahnya hanya merupakan state institusional reform yang tujuannya hanya untuk membangun state image (citra Negara), dan lebih spesifik lagi, sesungguhnya reformasi dewasa ini hanya berhasil melakukan reformasi kelembagaan minus kapasitas.